Diskusi publik di ruang digital dan media massa hari ini berlangsung sangat cepat. Setiap isu—dari kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga politik—segera memicu reaksi, komentar, dan perdebatan. Namun di tengah derasnya arus pendapat itu, sering kali ada sesuatu yang justru hilang: kedalaman berpikir.
Banyak diskusi publik berhenti pada posisi “setuju” atau “menolak”, tanpa upaya memahami mengapa suatu kebijakan muncul, apa asumsi di baliknya, dan konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul. Isu yang kompleks direduksi menjadi potongan kalimat pendek, slogan, atau kutipan yang dipisahkan dari konteksnya.
Salah satu hal yang paling sering hilang adalah kerangka analitis. Diskusi publik jarang dimulai dengan penjelasan masalah secara utuh. Padahal, sebelum menilai benar atau salah, kita perlu menjawab pertanyaan mendasar: masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi?
Ambil contoh kenaikan harga BBM. Perdebatan biasanya langsung terpolarisasi: “pro rakyat” versus “tidak pro rakyat”. Yang sering tertinggal adalah konteks kebijakan: apakah kenaikan itu terjadi karena tekanan fiskal, perubahan harga minyak global, atau desain subsidi yang memang tidak tepat sasaran? Tanpa konteks, diskusi menjadi emosional, padahal dampaknya menyentuh hal yang sangat teknis—transportasi, biaya logistik, inflasi, sampai daya beli.
Contoh lain adalah kebijakan bantuan sosial (bansos). Publik sering berdebat soal “bagi-bagi uang” atau “ketergantungan”, tetapi jarang membahas sisi desain: bagaimana mekanisme targeting penerima, bagaimana validasi data (DTKS dan pembaruan), serta bagaimana mengukur keberhasilan bansos—apakah sekadar penyaluran, atau benar-benar menurunkan kerentanan? Diskusi akhirnya ramai di permukaan, sementara problem utama sering justru ada pada tata kelola dan data.
Di ranah ekonomi makro, diskusi tentang kebijakan suku bunga dan stabilitas nilai tukar juga sering kehilangan kerangka. Ketika rupiah melemah, respons publik kadang langsung menyimpulkan “pemerintah gagal” atau “bank sentral tidak bekerja”. Padahal, nilai tukar sangat dipengaruhi faktor global: arah dolar AS, risiko geopolitik, arus modal, sentimen investor. Kritik tentu perlu, tetapi kritik yang kuat harus dimulai dari pemahaman: variabel mana yang bisa dikendalikan domestik, dan mana yang memang eksternal.
Hal lain yang kerap absen adalah kesadaran akan keterbatasan data dan pengetahuan. Data sering digunakan sebagai alat legitimasi, bukan sebagai bahan analisis. Angka dikutip untuk menguatkan posisi, bukan untuk diuji atau ditafsirkan secara kritis.
Misalnya, dalam debat tingkat kemiskinan dan pengangguran, kita sering melihat angka dipakai untuk “menang debat”. Padahal, indikator kemiskinan memiliki metodologi dan batasan; pengangguran pun punya definisi—apakah “terbuka”, “setengah menganggur”, atau “tidak masuk angkatan kerja”. Ketika definisi tidak dipahami, diskusi cenderung menghakimi tanpa membaca realitas yang lebih kompleks.
Diskusi publik juga sering kehilangan ruang untuk ketidakpastian. Dalam isu kebijakan, tidak semua jawaban bersifat hitam-putih. Ada keputusan yang diambil dalam kondisi informasi tidak sempurna, tekanan waktu, dan keterbatasan sumber daya.
Contohnya saat pandemi: kebijakan PPKM, penutupan sekolah, atau penyesuaian anggaran kesehatan sering diperdebatkan dengan sudut pandang hari ini, seolah-olah semua informasi sudah tersedia sejak awal. Padahal, banyak keputusan pada masa itu diambil dalam ketidakpastian: data penularan berubah cepat, kapasitas layanan kesehatan fluktuatif, ekonomi tertekan. Mengakui ketidakpastian bukan berarti membenarkan kebijakan tanpa kritik, tetapi membuat diskusi lebih adil dan lebih berbasis nalar.
Yang tidak kalah penting, diskusi publik kerap minim itikad untuk mendengar. Perbedaan pandangan diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai sumber pembelajaran. Padahal, dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan justru dapat memperkaya cara kita melihat suatu persoalan—jika disikapi dengan nalar dan keterbukaan.
Tulisan ini tidak bermaksud menawarkan solusi instan. Ia lebih merupakan ajakan untuk memperlambat sejenak cara kita berdiskusi: memberi ruang pada argumen, memahami konteks, dan menerima bahwa kompleksitas adalah bagian dari kehidupan publik. Diskusi yang sehat bukan yang paling keras, melainkan yang paling jujur dalam berpikir.