Dalam perdebatan kebijakan publik, angka sering menjadi pusat perhatian. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, persentase kemiskinan, atau besaran anggaran kerap dijadikan tolok ukur utama keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Angka memang penting, tetapi kebijakan publik tidak pernah hanya soal angka.
Setiap angka dalam kebijakan lahir dari realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Di balik persentase kemiskinan, ada rumah tangga dengan kondisi hidup yang berbeda-beda. Di balik angka inflasi, ada pengalaman sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kebijakan hanya dibaca melalui indikator statistik, ada risiko bahwa dimensi manusiawi dari kebijakan tersebut terabaikan.
Angka juga sering memberi ilusi kepastian. Ia terlihat objektif dan meyakinkan, seolah-olah mampu menjelaskan seluruh situasi. Padahal, setiap indikator memiliki definisi, metodologi, dan batasan. Garis kemiskinan, misalnya, ditentukan oleh asumsi tertentu tentang kebutuhan minimum. Seseorang bisa “tidak miskin” secara statistik, tetapi tetap hidup dalam kondisi rentan. Tanpa pemahaman ini, kebijakan mudah dinilai secara hitam-putih.
Dalam praktik kebijakan publik, angka seharusnya diperlakukan sebagai alat bantu berpikir, bukan tujuan akhir. Data membantu mengidentifikasi masalah, memetakan tren, dan mengevaluasi hasil. Namun keputusan kebijakan selalu melibatkan pertimbangan lain: keadilan, dampak sosial, kapasitas institusi, serta konteks budaya dan politik. Di sinilah nalar kebijakan bekerja melampaui sekadar perhitungan numerik.
Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan subsidi atau bantuan sosial. Secara angka, pengurangan subsidi mungkin terlihat efisien dan menyehatkan anggaran. Namun kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi sosial: perubahan harga, tekanan pada kelompok rentan, dan respons masyarakat. Tanpa membaca dampak ini secara utuh, kebijakan yang “benar secara angka” bisa menimbulkan masalah baru di lapangan.
Hal yang sama berlaku dalam evaluasi keberhasilan program. Penyerapan anggaran yang tinggi sering dianggap sebagai indikator kinerja yang baik. Padahal, penyerapan tidak selalu sejalan dengan kualitas pelaksanaan atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Kebijakan publik yang baik bukan hanya yang terserap anggarannya, tetapi yang menjawab masalah secara tepat dan berkelanjutan.
Tulisan ini bukan penolakan terhadap penggunaan data. Justru sebaliknya, data sangat penting dalam perumusan kebijakan. Namun data perlu dibaca dengan nalar, empati, dan kesadaran akan kompleksitas sosial. Kebijakan publik adalah pertemuan antara angka dan manusia, antara perhitungan dan nilai.
Pada akhirnya, kebijakan publik yang kuat adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan keduanya. Angka memberi arah, tetapi pemahaman sosial memberi makna. Tanpa itu, kebijakan berisiko menjadi sekadar laporan statistik—rapi di atas kertas, tetapi jauh dari realitas yang dihadapi masyarakat