Rules Rather than Discretion: Inti Argumen Kydland–Prescott (1977)

Ide besar: “optimal ex ante” bisa jadi “tidak optimal ex post”

Kydland–Prescott menunjukkan paradoks kebijakan: rencana kebijakan yang optimal ketika dirancang (ex ante) dapat menjadi tidak optimal ketika waktunya mengeksekusi (ex post), karena pada saat eksekusi pembuat kebijakan punya insentif untuk “menyimpang” demi hasil jangka pendek. Ketika pelaku ekonomi rasional memahami insentif tersebut, ekspektasi mereka menyesuaikan dan rencana kebijakan kehilangan efektivitas.

Implikasinya tajam: bukan karena pemerintah/otoritas “tidak tahu” atau “tidak mampu”, tetapi karena struktur insentif antarwaktu membuat kebijakan diskresioner rentan menjadi tidak kredibel.


Konsep kunci: Time inconsistency dan “consistent policy”

A. Time inconsistency

  • Time inconsistency terjadi ketika kebijakan yang “terbaik” menurut pembuat kebijakan berubah setelah waktu berjalan, karena keadaan/insentif berubah.
  • Akibatnya, “rencana optimal” yang dibuat hari ini tidak dapat dipertahankan besok.

B. Definisi “kebijakan konsisten” (consistent policy)

Di bagian awal paper, mereka mendefinisikan kebijakan konsisten sebagai kebijakan yang, pada setiap periode, tetap memaksimalkan fungsi tujuan mengingat keputusan masa lalu dan mengingat bahwa keputusan masa depan juga akan dipilih secara serupa. Intinya:

  • Kebijakan konsisten adalah keseimbangan antarwaktu: pilihan hari ini kompatibel dengan pilihan esok hari.
  • Namun, kebijakan konsisten tidak selalu optimal (dalam arti social optimum ex ante).

Mengapa diskresi gagal:

Paper memberi ilustrasi sederhana 2-periode untuk menunjukkan sumber masalah.

Kerangka ringkas

  • Otoritas memilih kebijakan periode 1 dan 2 (misal π1,π2\pi_1, \pi_2​ atau instrumen lain).
  • Variabel keputusan privat (misal output/pekerjaan) merespons kebijakan dan ekspektasi.
  • Ketika periode 2 tiba, pembuat kebijakan memandang keputusan masa lalu sebagai “given” dan tergoda untuk memilih kebijakan yang memberi keuntungan jangka pendek.

Mengapa menjadi inkonsisten?

Jika kebijakan periode 2 memengaruhi keputusan periode 1 (melalui ekspektasi), maka:

  • Rencana yang “optimal” di awal akan berubah ketika periode 2 datang,
  • karena pembuat kebijakan tidak lagi menghitung dampak perubahan kebijakan pada ekspektasi yang sudah terbentuk di periode 1.

Hasil akhirnya: kebijakan diskresioner cenderung menghasilkan bias (misal bias inflasi), tanpa memperoleh manfaat riil yang dijanjikan oleh “kejutan kebijakan” karena publik sudah mengantisipasi.


Contoh utama: Inflasi–Pengangguran dan ekspektasi rasional

A. Struktur dasar (Phillips curve ekspektasional)

Pada bagian “inflation-unemployment example”, mereka menggunakan hubungan ala Phillips curve:

  • Pengangguran aktual bergantung pada selisih inflasi aktual vs inflasi yang diharapkan.
  • Jika otoritas “mengejutkan” inflasi (inflasi lebih tinggi dari ekspektasi), pengangguran bisa turun sementara.
  • Tetapi jika publik rasional, ekspektasi akan menyesuaikan, sehingga kejutan sistematis tidak bertahan.

B. Fungsi tujuan pembuat kebijakan

Mereka membingkai masalah sebagai minimisasi loss sosial: otoritas ingin:

  • inflasi rendah,
  • pengangguran rendah,
  • tetapi tergoda memanfaatkan trade-off jangka pendek.

C. Gambar kunci: “consistent vs optimal equilibrium”

Di Gambar pada sekitar halaman yang memuat Fig. 1 (terlihat label consistent equilibrium dan optimal equilibrium), paper menggambarkan:

  • Kurva Phillips dan kurva indifference (loss) otoritas,
  • Titik optimal equilibrium (yang diinginkan ex ante),
  • Titik consistent equilibrium (yang tercapai ketika kebijakan tidak bisa mengikat komitmen).

Pesan gambar: keseimbangan yang konsisten bisa berada pada hasil yang lebih buruk (misalnya inflasi lebih tinggi) dibanding optimum yang diinginkan, karena masalah kredibilitas.


Infinite horizon: masalah makin “struktural”

Paper kemudian menekankan bahwa masalah ini lebih relevan pada horizon tak hingga (infinite horizon), karena:

  • keputusan hari ini memengaruhi ekspektasi tentang aturan kebijakan masa depan,
  • kebijakan yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakstabilan (bahkan saat pembuat kebijakan bermaksud “menstabilkan”).

Intinya: tanpa mekanisme komitmen, diskresi menciptakan ketidakselarasan antarwaktu yang melekat, bukan sekadar kasus khusus.


Implikasi kebijakan: mengapa “rules” sering lebih unggul dari “discretion”

Kydland–Prescott tidak sedang memuji “aturan” karena alasan moral, tetapi karena alasan insentif dan ekspektasi:

A. Rules = perangkat komitmen

Aturan kebijakan (rules) memberi:

  • ekspektasi yang lebih stabil,
  • kredibilitas yang lebih tinggi,
  • hasil keseimbangan yang lebih dekat ke optimum sosial (terutama mengurangi bias).

B. Discretion = rentan bias dan ketidakstabilan

Diskresi:

  • memaksimalkan fleksibilitas,
  • tetapi mengorbankan kredibilitas,
  • dan dapat memunculkan policy-induced instability.

C. Konstitusi/kelembagaan sebagai “teknologi komitmen”

Mereka menyebut kebutuhan “arrangement institusional” untuk membatasi godaan pembuat kebijakan. Ini bisa berupa:

  • mandat yang jelas,
  • aturan operasional,
  • desain kelembagaan (independensi, target, prosedur, transparansi).

Metode

Di bawah ini adalah metode penulisan/modeling terutama untuk mengaitkan paper klasik ini dengan isu kontemporer (ketidakpastian global, geopolitik, hambatan tarif, dan tekanan kebijakan).


Metode 1 — “Model-based Explanation”

framing:

  • Mengapa kebijakan yang tampak optimal saat dirancang bisa tidak kredibel ketika dihadapkan pada tekanan jangka pendek?
  • Mengapa rezim berbasis aturan lebih mampu menurunkan inflasi dibanding diskresi murni?

Langkah 2: Tetapkan blok model minimal

Gunakan 3 blok ini (cukup untuk blog akademik):

  1. Perilaku sektor privat: Phillips curve ekspektasional ut=u(πtπte)+uu_t = u(\pi_t – \pi_t^e) + u^*
  2. Fungsi tujuan otoritas: loss (inflasi & pengangguran/output gap) Lt=(πtπ)2+λ(utu)2L_t = (\pi_t – \pi^*)^2 + \lambda (u_t – u^*)^2
  3. Pembentukan ekspektasi: ekspektasi rasional (atau adaptive untuk variasi empiris) πte=Et1(πt)\pi_t^e = E_{t-1}(\pi_t)

Langkah 3: Jelaskan dua rezim kebijakan

  • Diskresi: pilih πt\pi_t setiap periode setelah melihat kondisi, tanpa komitmen mengikat.
  • Rules/Commitment: otoritas berkomitmen pada aturan (misal target inflasi, aturan reaksi, atau rule operasional).

Langkah 4: Turunkan intuisi hasil

naratif:

  • Di bawah diskresi, ada insentif “kejutan inflasi” untuk menekan pengangguran sesaat → publik mengantisipasi → inflasi naik tanpa manfaat riil.
  • Di bawah komitmen/rules, publik percaya → ekspektasi terkunci lebih rendah → bias inflasi turun.

Langkah 5: Tunjukkan “gambar cerita”

Untuk blog, Anda bisa meniru logika Fig. 1:

  • Garis Phillips + kurva loss,
  • bedakan titik “optimal” vs “consistent”.

Metode 2 — “Mapping to Contemporary Shocks”

Gunakan kerangka berikut agar paper 1977 terasa relevan saat ini:

A. Sumber guncangan modern

  • Ketidakpastian global: volatilitas ekspektasi inflasi dan premi risiko.
  • Geopolitik: guncangan energi/pangan, fragmentasi rantai pasok.
  • Hambatan tarif: cost-push inflation dan perubahan terms of trade.

B. Cara memasukkan ke model minimal

Tambahkan shock biaya (cost-push) νt\nu_tνt​ pada Phillips curve:ut=u(πtπte)+u+νtu_t = u(\pi_t – \pi_t^e) + u^* + \nu_t

atau versi inflasi:πt=πte+κ(ytyˉ)+νt\pi_t = \pi_t^e + \kappa (y_t – \bar{y}) + \nu_t

C. Narasi kredibilitas saat shock

  • Saat νt\nu_t​ besar (shock biaya/tarif), godaan untuk “mengakomodasi” inflasi demi output jangka pendek meningkat.
  • Jika publik menilai komitmen lemah, ekspektasi inflasi terlepas (unanchored) → problem time inconsistency makin relevan.


Catatan

  1. Pesan Kydland–Prescott bukan “aturan selalu lebih baik”, tetapi: tanpa komitmen, kebijakan optimal sulit dipertahankan ketika ekspektasi rasional bekerja.
  2. Dalam dunia modern yang penuh guncangan (geopolitik dan tarif), kebutuhan komitmen sering justru meningkat karena ekspektasi mudah terlepas.
  3. Debat kebijakan seharusnya bergeser dari “aturan vs diskresi” sebagai dikotomi, menjadi: bagaimana merancang diskresi yang terikat (constrained discretion) melalui aturan operasional, transparansi, dan desain kelembagaan.

Referensi utama

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473–492